KPU Temukan Beberapa Permasalahan pada Dokumen Persyaratan Bacaleg DPRD Maluku

Ambon, 27/6 - KPU Provinsi Maluku Menemukan Beberapa Permasalahan pada Persyaratan Dokumen Bacaleg DPRD Maluku setelah Verifikasi Administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku telah menemukan sejumlah permasalahan pada dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Maluku setelah melaksanakan verifikasi administrasi.

Baca juga : Komisi A DPRD DKI Jakarta Dorong BPJS Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Sosial Badan Ad Hoc Pilkada 2024

Verifikasi administrasi dokumen persyaratan telah selesai dilakukan. Dan memang terdapat beberapa persoalan yang ditemukan oleh KPU dari 777 bacaleg yang diajukan oleh partai politik (parpol) peserta pemilu, kata Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun di Ambon pada hari Selasa. Beberapa permasalahan yang ditemukan meliputi dokumen bacaleg yang tidak sesuai, seperti kertas yang diajukan tanpa tulisan atau kertas kosong. Selain itu, terdapat surat pernyataan bakal calon yang tidak dicentang, ijazah atau dokumen yang mencantumkan gelar bukan fotokopi yang telah dilegalisir.

Baca juga : Pemkot Jakpus Optimalkan Ruangan Untuk Penyimpanan Logistik Pemilu

Dokumen kesehatan juga tidak diterbitkan oleh Puskesmas atau rumah sakit yang memenuhi syarat. Surat keterangan dari Pengadilan tidak diterbitkan oleh Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan domisili. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dokumen khusus yang tidak lengkap, ungkap Kubangun, yang menambahkan bahwa dari total 777 bacaleg, 491 orang merupakan laki-laki dan 286 perempuan.