JT - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp16,6 triliun bagi Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk membeli beras/gabah dari petani pada tingkat harga yang ditetapkan.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dana investasi di Bulog harus dikelola secara tepat, profesional, dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.
Baca juga : Efisiensi Tuntas, Pemerintah Cabut Blokir Anggaran K/L Senilai Rp86 Triliun
Menkeu juga menekankan pengelolaan anggaran itu harus dilakukan dengan profesional dan bebas dari praktik korupsi.
Alokasi anggaran untuk Bulog itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025. Bulog ditunjuk sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo.
Prabowo telah menginstruksikan agar pasokan pangan tetap mencukupi serta harga beras dan gabah di tingkat petani maupun konsumen tetap terjaga.
Baca juga : Istana: Tak Ada Kewajiban bagi Pramono Anung Mundur dari Seskab Jika Jadi Cagub
Menkeu menyampaikan peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat seiring dengan stabilitas harga beras di pasar.
Bagikan
