JT - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan komitmen Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ia menyatakan, meskipun Kementerian Pertahanan dan TNI memiliki peran penting dalam pengamanan, netralitas tetap menjadi prinsip yang dijunjung tinggi.

"Secara kebijakan, Kementerian Pertahanan, TNI memang tetap memegang teguh netralitas dengan tugas mengamankan dan melancarkan Pilkada 2024 yang akan kita laksanakan pada 27 November 2024," ujar Sjafrie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

Menhan juga mempersilakan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, untuk menjelaskan lebih rinci mengenai kebijakan dan strategi TNI dalam mendukung kelancaran Pilkada 2024.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan bahwa seluruh personel TNI akan tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya TNI untuk mengamankan proses demokrasi dan menjaga stabilitas sosial.

"Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam pilkada," ujar Agus.

Panglima TNI juga memaparkan sejumlah langkah strategis untuk memitigasi risiko yang dapat mengganggu jalannya pilkada, yaitu: Penegakan Hukum yang Tegas: Mengatasi penyimpangan dalam pilkada seperti politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi hasil suara. Edukasi Politik: Menyelenggarakan program edukasi politik masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses demokrasi yang sehat.

Pengawasan Ketat: Melakukan monitoring dan pengawasan yang melibatkan Bawaslu, KPU, dan lembaga masyarakat sipil. Dialog dan Mediasi: Mengupayakan dialog antara tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak berwenang untuk menyelesaikan potensi permasalahan secara damai. Pengamanan Daerah Rawan: Peningkatan pengamanan di daerah-daerah yang rawan konflik serta langkah preventif lainnya.